Kunjungi SMA Khatolik ST. John Paul II Maumere, Kapolda NTT Pastikan PBM Secara Daring
ntt.tribratanews.com - Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., bersama Danrem 161 Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, SIP, M.M., melakukan kunjungan ke SMA Swasta Khatolik ST. John Paul II Maumere, Selasa (27/7/2021).
Ikut mendampingi, Kabinda NTT Brigjen TNI Adrianus Dan, S.Sos., M.Tr dan Danlanud El-Tari Kupang Marsma TNI Umar Fathurrohman, S.IP., M.Si., M.Tr.(Han). Tampak Hadir juga Bupati Sikka, Kapolres Sikka dan Forkopimda Kabupaten Sikka.
Kedatangan Kapolda NTT bersama rombongan ini dalam rangka memantau langsung proses belajar mengajar di SMA Swasta Khatolik St. John Paul II Maumere yang dilakukan secara daring sesuai instruksi Mendagri sesuai nomor 24 dan 25 tahun 2021 tentang PPKM level IV.
Dalam kedua instruksi tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada wilayah PPKM level IV dilakukan secara daring.
Tiba di Sekolah, Kapolda NTT bersama rombongan disambut Kepala Sekolah SMA Swasta Khatolik St. John Paul II Maumere RD. Fidelis Dua, M.Th.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT mengungkapkan kedatangannya ke Kabupaten sikka dalam rangka pemantauan dan pegecekan PPKM level IV yang salah satunya ada di Kabupaten Sikka.
"Kedatangan kami kesini juga dalam rangka memantau penerapan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dan menanyakan kendala yang dialama pasca ditetapkan Kabupaten Sikka yang menjadi salah satu daerah penerapan PPKM Level IV", ungkap Kapolda NTT.
Kapolda meminta pihak Sekolah untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 5M dan 3T.
"Saya berharap pihak sekolah terus gelorakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/ gunakan hadsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas atau interaksi) dan 3T (testing,tracing, treatment). Proses Belajar Mengajar tetap dilakukan secara Daring", pintanya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Swasta Khatolik St. John Paul II Maumere mengaku bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara online namun terkendala karena jaringan dan pihak sekolah tetap berupaya yang terbaik sesuai aturan pemerintah.