Kabidkeu Polda NTT Buka Kegiatan Rakernis Fungsi Keuangan Polri Polda NTT T.A. 2024

Kupang, Kamis (20/6/24) - Dalam upaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Kombes Pol Widada, Spd. membuka kegiatan Rakernis Fungsi Keuangan Polri Polda NTT tahun anggaran 2024.

Kegiatan ini digelar di Sylvia Hotel Kupang dan akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 21 Juni 2024.

Rakernis ini mengangkat tema "Optimalisasi Kinerja Fungsi Keuangan Satker Jajaran Polda NTT Guna Mendukung Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024-2025 dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Maju".

Dalam sambutannya, Kabidkeu menekankan pentingnya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan guna mendukung keberhasilan pengamanan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025.

"Opini WTP merupakan suatu prestasi tertinggi dalam penilaian atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, oleh karena itu kita patut bersyukur atas prestasi yang kita capai tersebut," ujar Kabidkeu.

Dalam konteks kondisi ekonomi dan politik yang menantang, terutama di tahun transisi pemerintahan, Kabidkeu menegaskan bahwa manajemen keuangan negara akan menjadi isu krusial bagi pemerintahan baru di tahun 2024.

Sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas nasional, Polri, dengan pengalaman luasnya dalam pengamanan pemilu dan pilkada, berkomitmen untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan tersebut.

Rakernis ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Bidang Keuangan Polda NTT sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan Polri berupaya keras untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan mendukung sumberdaya manusia yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Diharapkan kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapabilitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga meningkatkan kontribusi Polri dalam menjamin keamanan dan keberhasilan Pilkada Serentak 2024-2025, serta mendukung visi Indonesia Maju yang diamanatkan oleh pemerintah.