Ikuti Arahan Presiden Secara Virtual, Kapolda NTT : Presiden RI Minta Waspadai Varian Baru Omicron dengan Tetap Menerapkan Prokes dan Percepat Vaksinasi

ntt.tribratanews.com - Dalam rangka mewaspadai varian baru covid-19 M.Hum Omicron, Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., hari ini, Kamis (16/12/2021) mengikuti arahan dari Presiden RI Ir. H. Jokowidodo melalui sarana virtual dari Ruang Vicon Mapolres Ngada.

Dalam kegiatan ini, Kapolda NTT didampingi oleh Kapolres Ngada AKBP Abilio Dos Santos, S.I.K.

Selain Kapolda NTT, kegiatan ini pun diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden RI Ir. H. Jokowidodo menyampaikan tiga hal penting dalam rangka penanganan covid-19 di wilayah Indonesia.

"Yang pertama terkait varian baru Omicron, dimana Presiden RI menyampaikan bahwa, varina ini telah terdeteksi di 88 negara dan jumlah kasusnya naik 3 kali lipat. Untuk itu, Presiden meminta agar waspada dan segera menyiapkan rumah sakit serta mengecek dan persiapkan baik itu oksigen maupun obat-obatan", terang Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.

Dikatakannya, WHO menyampaikan kemungkinan varian ini telah masuk di semua negara, Hari ini telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan bahwa, varian Omicron sudah masuk ke Indonesia.

Untuk itu, Presiden meminta untuk memastikan Protokol kesehatan tetap berjalan utamanya masker dengan melakukan pengawasan dan kontrol karena kuncinya ada di masker terutama di tempat yang interaksi masyarakatnya tinggi", terang Kapolda NTT.

Yang kedua, Presiden RI menekankan untuk Testing dan Tresing digencarkan dan ditingkatkan lagi sesuai dengan standar dan polah yang telah dilakukan sehingga yang terkena kasus bisa segerah di karantina terutama di tempat-tempat yang banyak interaksi masyarakatnya.

Sementara yang ketiga, Presiden RI meminta untuk terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi sehingga diakhir tahun sudah harus mencapai target 70 persen terutama untuk tahap I.

"Perluh adanya percepatan vakisnasi, Dalam enam minggu terakhir ini, laju suntikan turun dari sebelumnya sehingga Presiden memerintahkan kepada Pangdam, Kapolda dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk segera mempercepat vaksinasi. Diakhiri tahun harus mencapai 70 persen dosis pertama", pungkasnya.