Untuk Efektivitas, KPK Ambi Alih Proses Penanganan Perkara TPK Pengadaan Bibit Bawang Merah di Malaka

ntt.tribratanews.com - Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Bibit Bawang merah di Kabupaten Malaka yang ditangani Ditreskrimsus Polda NTT diambil alih oleh KPK RI.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko didampingi Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H, Kajati NTT Hutama Wisnu, S.H., M.H serta perwakilan dari Bareskrim Polri di Mapolda NTT, Kamis (8/9/2022).

Dikatakannya, KPK telah melakukan supervisi terhadap penanganan kasus tersebut yang mana prosesnya cukup panjang.

"Saat itu telah dilakukan penyidikan kemudian ada upaya pra peradilan. Dari pra peradilan tersebut, kemudian penyidik melakukan penghentian penyidikan dan dilanjutkan lagi pada tanggal 26 Januari 2022 penyidik kembali melakukan penyidikan kasus tersebut", ujar Didik Agung Wijanarko.

Lanjutnya, dari proses tersebut, pihak KPK telah menyampaikan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui untuk mengambil alih kasus tersebut dan melakukan koordinasi dengan Kapolda NTT dan Kajati NTT guna saling mendukung dalam proses penanganan sehingga kasus ini bisa berjalan lebih cepat.

"Untuk apa? Untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak dalam proses tersebut, sehingga mereka tidak terombang ambing, ada keputusan pasti bagaimana penanganan kasus tersebut", terangnya.

Disebutkan bahwa pengambilalihan kasus pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Malaka ini sesuai surat keputusan pimpinan KPK nomor 1431 tahun 2022 tentang penetapan pengambilalihan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan benih bawang merah pada dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan kabupaten Malaka Provinsi NTT tahun anggaran 2018 tanggal 26 Agustus 2022.

"Jadi pada hari ini, kami dari KPK didampingi dari Bareskrim Polri sedang proses untuk penyerahan perkara tersebut hasil dari keputusan pimpinan serta sinergitas antara kami dari KPK dengan bapak Kapolda dan bapak Kajati", sebutnya.

Pengambil alihan penanganan perkara ini pun diikuti dengan penyerahan perkara dengan berita acara.

Disampaikan juga bahwa sesuai dengan tugas pokok KPK dan tatacara pelaksanaan yang diatur dengan UU nomor 19 tahun 2019 kemudian Perpres nomor 102 tahun 2020 dan Perpim KPK nomor 1 tahun 2021.

"Jadi untuk tahapan yang dilakukan ini, prosesnya berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu, dimana menjadi perhatian publik untuk kasus ini dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat dan penanganan perkara yang berlarut-larut dan tidak efektif dan sulit diselesaikan sehingga untuk efektivitas dari proses penanganan dari kasus tersebut, kami ambil alih", jelas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI.

Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Drs Setyo Budiyanto, S.H., M.H mengakui kalau pengambil alihan perkara pengadaan bibit bawang dilakukan KPK setelah penanganan kasus ini dihentikan pada tahun 2021 lalu dan dibuka kembali pada tahun 2022.

"Penanganan lebih lanjut oleh KPK demi efektifitas dan efisiensi. Disisi lain pihak-pihak  yang berperkara perlu aspek kepastian hukum," ujar Kapolda NTT.

Kajati NTT Hutama Wisnu, S.H., M.H juga mendukung penuh penuntasan kasus ini, karena penyerahan dan pengambl alìhan masih dalam tahap penyelidikan.

"Karena kasusnya masih dalam penyelidikan maka kejaksaan dukung pada penyelesaian kasus secara efisien dan efektif serta perlu ada kepastian hukum dan penyelesaian secara hukum," tandasnya.