Polda NTT Gelar Rapat Koordinasi TNI dan Polri Menjelang Pemilu Serentak 2024

ntt.tribratanews.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TNI dan Polri di Rupatama Mapolda NTT pada hari Senin, tanggal 6 November 2023.

Acara ini dipimpin oleh Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum., bersama dengan Danrem 161/wirasakti Kupang Brigadir Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M., Danlanud Eltari Kupang Marsma TNI Aldrin P. Mongan,S.T.,M.Hum.,M.Han., dan Danlantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna, M.Tr. Opsl.

Turut hadir dalam rapat tersebut Irwasda Polda NTT Kombes Pol. I Made Sunarta, M.H., Kasiops Korem 161/ws, Kadisops Lanud Eltari Kupang, Asops Lantamal VII Kupang, serta para pejabat operasi Mantap Brata Turangga 2024.

Dalam sambutannya, Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum., menyampaikan tujuan dari rapat koordinasi ini. "Melalui rapat koordinasi ini, kami bermaksud agar kita harus bekerja sama baik dari unsur TNI maupun Polri dan unsur lainnya untuk menjaga situasi yang aman dan lancar selama Pemilu Serentak 2024," ujar Kapolda NTT.

Kapolda NTT juga menekankan pentingnya komunikasi dalam menghadapi situasi kontijensi di setiap wilayah, terutama yang terhubung oleh laut atau pesawat. Keberadaan personel TNI dalam pengamanan pemilu akan menunggu perintah lanjut dari Panglima TNI dan Kapolri.

Selanjutnya, Karoops Polda NTT menyampaikan rincian pergelaran personel dalam operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024, termasuk kekuatan personel yang akan terlibat dalam setiap tahap pemilu.

Rapat koordinasi ini juga mengidentifikasi daerah yang dianggap rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada (IPKP) tahun 2023. Beberapa kabupaten seperti Manggarai Barat, Sumba Timur, Lembata, TTU, Belu, Malaka, dan Rote Ndao disebut memiliki kerawanan yang perlu diwaspadai.

Selain itu, daerah dengan kondisi geografis sulit dijangkau seperti Sumba Timur, Alor, Lembata, dan Ngada juga menjadi perhatian dalam perencanaan pengamanan.

Total kekuatan personel TNI, Polri, dan linmas yang akan terlibat mencapai 26.278 personel, dengan Polri menyumbang 7.010 personel, TNI 600 personel, dan linmas 18.668 personel. Kriteria kerawanan TPS juga ditetapkan sebagai kurang rawan, rawan, atau sangat rawan.

Dalam paparan dari Danrem 161 Wirasakti, Dansat TNI AD memberikan arahan kepada personelnya untuk siap mendukung Polri dalam mengamankan pemilu 2024. Rencana BKO (Bantuan Kepolisian Operasional) juga disiapkan untuk mengatasi situasi kontijensi di wilayah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Danlantamal VII NTT juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Polri dalam pengamanan pemilu, terutama mengingat Pemilu akan dilaksanakan pada awal tahun yang bertepatan dengan musim penghujan.

Danlanud El Tari NTT menegaskan bahwa meskipun personel TNI AU terbatas, mereka juga siap untuk mendukung pengamanan pemilu 2024 dengan sekitar 250 personel yang ada di wilayah NTT.

Terakhir, Kadisops Lanud Eltari menyampaikan instruksi terkait pengamanan bagi pasangan calon Presiden, Wakil Presiden, anggota DPRD RI, dan DPRD Provinsi NTT yang akan menggunakan Ruang VIP Pemda. Beberapa aturan seperti pembatasan jumlah kendaraan dan larangan menggunakan atribut partai politik diatur untuk menjaga keamanan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan merencanakan pengamanan pemilu serentak 2024 dengan baik, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjadikan pemilu ini sukses dan lancar.