Polda NTT Gelar Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Menjelang Pemilu Tahun 2024

ntt.tribratanews.com- Rupatama lantai 3 Polda NTT menjadi saksi dari rapat koordinasi strategis yang melibatkan seluruh pihak terkait, dipimpin oleh Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H, M.A. Rapat ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kapolda NTT yang menekankan pentingnya pengecekan dan evaluasi terkait kesiapan serta rangkaian pelaksanaan pencoblosan yang hanya tinggal 7 hari lagi. "Rapat ini menjadi forum untuk saling berbagi informasi mengenai tahapan pemungutan hingga pengumpulan kotak suara pada Pemilu tahun 2024," ujar Kapolda NTT.

Perwakilan Pj Gubernur NTT, Kasat Pol PP, Perwakilan Ketua KPU NTT, Wakapolda NTT, Forkompimda, Kesbangpol, BMKG, dan Kepala Instansi terkait turut hadir dalam rapat tersebut. Sementara Polres jajaran mengikutinya secara virtual.

Perwakilan Ketua KPU NTT memberikan gambaran mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan PKPU No. 3/2022. Data terbaru pemilih KTP-el menunjukkan 182.876 telah direkam, sementara 99,06% perekaman KTP-el telah tercapai. Pencermatan DPT Pemilu 2024 mencatat pemilih TMS sebanyak 11.940 (Meninggal = 11.596, TNI = 86, Polri = 258). Perkembangan pelayanan pemilih DPTB pemilu tahun 2024 mencakup pemilih pindah masuk sebanyak 25.969 dan pemilih pindah keluar sebanyak 30.831.

Pentingnya kerjasama multi-stakeholder dalam percepatan perekaman KTP-el dan penanganan DPTB menjadi fokus dalam sambutan tersebut. Begitu juga dengan pendalaman pemahaman tata cara pemungutan suara bagi KPPS, serta pemantauan logistik agar pemenuhan kekurangan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dapat terpantau hingga mencapai target paling lambat pada tanggal 5 Februari 2024.

Perwakilan Ketua Bawaslu Provinsi NTT menyampaikan hasil pengawasan kampanye yang telah dilaksanakan mulai 28 November hingga 31 Januari 2024. Dalam menghadapi masa tenang, Bawaslu telah mengidentifikasi potensi kerawanan seperti kampanye diluar jadwal, politik uang, pembagian sembako, dan penertiban APK. Pengawasan pungut hitung suara akan difokuskan pada identifikasi TPS rawan dengan mempertimbangkan pengalaman pemilu sebelumnya.

Dirintelkam Polda NTT memberikan perhatian khusus terkait peran Polri dalam mencegah polarisasi masyarakat dan Isu global, yang bisa mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Rapat berakhir dengan pemantauan kejadian menonjol tahapan kampanye. Polres jajaran diminta terus melaporkan kesiapan pemilu di wilayah masing-masing.

Dengan kondisi rapat berjalan lancar dan kondusif, para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memantau dan berkoordinasi menjelang masa tenang dan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Rencana yang matang dan kerjasama yang baik diharapkan dapat menjaga keamanan serta kelancaran proses Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur.