Polda NTT Akan Luncurkan Program Perencanaan Command Center
ntt.tribratanews.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) akan meluncurkan program perencanaan tentang pusat kendali (Command Canter).
Pada hari ini, Rabu (7/10/2020) pukul 10.30 Wita, Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., didampingi Wakapolda NTT Brigjen Pol. Drs. A. Kliment Dwikorjanto, M.Si., bersama pejabat utama Polda NTT mendengar secara langsung pemaparan Perencanaan program Command Center oleh Tim Teknis (Progremer) Bapak Ahmad Rivai Harahap di Ruang Rapat Lantai dua Mapolda NTT.
Adapun aplikasi pelayanan Publik Command Center Polda NTT (Flobamora) yang nantinya akan mendukung pelayanan yang berbasis Online dengan melibatkan tiga unsur antara lain masyarakat, Anggota Polri dan Mitra Polri seperti Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, PLN, Telkom, dan lain sebagainya serta Operator Command Center.
Dalam kesempatan itu, Kapolda NTT mengatakan bahwa program IT di Polda NTT yang bisa menunjang kinerja Polda NTT dan jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Program ini cukup bagus namun ada beberapa hal yang bisa ditambahkan dalam fitur aplikasi ini sebagai wujud pelayanan dan memangkas birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja Polda NTT itu sendiri", ucap Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.
Selain itu, anggota Polri bisa memanfaatkan fasilitas ini khususnya anggota Reskrim, Lantas, Sabhara, Brimob dan Binmas (Bhabinkamtibmas).
"Pada prinsipnya Polda NTT harus ada aplikasi yang bisa berjalan dan tidak boleh berdiam diri, harus ada ruang komando yang menjadi pointer dalam pelayanan kepada masyarakat", jelasnya.
Ia juga perintahkan Ditpamobvit agar mendorong stakeholder untuk memasang CCTV pada daerah-daerah khususnya Kota Kupang dan Labuan Bajo.
Dalam program ini, ia mengharapkan perlu ada pengembangan fitur aplikasi seperti WA dan YouTube dalam menunjang pelaksanaan tugas nantinya.
Untuk diketahui bahwa program Command Center sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta nantinya akan memantau setiap aktivitas kegiatan yang berpotensi gangguan keamanan.