ntt.tribratanews.com -
TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sehingga netralitas dan nama baik setiap lembaga bisa dijaga dengan baik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolres Rote Ndao Akbp Murry Mirranda, SIK dalam kegiatan rapat koordinasi gabungan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang digelar oleh Polres Rote Ndao di Aula Mapolres Rote Ndao, pagi ini Rabu (24/01/2018).
“ Polres Rote Ndao bersama TNI AD Kodim 1627 Rote Ndao memandang perlu untuk mengadakan rapat koordinasi antar instansi terkait serta stakeholder yang terkait guna persiapan pengamanan serta pencegahan permasalahan ataupun hambatan yang akan terjadi dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao “, ujar Kapolres.
Koordinasi tersebut antara lain berkenaan dengan efektifitas sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) terkait proses penyelesaian sengketa pemilu, penegakkan terhadap pelanggaran politik uang, serta isu sara atau kampanye hitam. “ Seluruh pelosok di Kabupaten Rote Ndao sampai di tingkat Desa kita telah petakan akan kerawanannya, baik hukum maupun pelanggaran pemilu, untuk itu saya minta kepada para Camat dan Kepala Desa yang berada di wilayah untuk memantau dan mengawasi langsung akan kegiatan tersebut bila ada segera laporkan, sehingga dapat diambil langkah cepat dan tepat dalam penanganannya dan yang lebih penting jangan sampai ada aparatur negara yang terlibat langsung dalam politik praktis, kalau ada akan segera diproses sesuai aturan dan perundangan yang berlaku “, lanjut Kapolres dalam penegasanya.
Di akhir sambutan dan arahannya, Kapolres mengingatkan kepada Panwaslu sebagai pengawas dalam pelaksanaan jalanya pemilihan umum, harus menunjukkan ketegasannya dalam mencegah upaya mobilisasi ASN, TNI maupun Polri dalam melakukan kegiatan ketidaknetralitasannya.
“ Panwaslu harus tegas, jangan takut dengan TNI, Polri ataupun ASN, jika ada upaya atau kegiatan yang menunjukkan ketidaknetralitasannya segera ambil tindakan proses sesuai aturan yang berlaku”, pinta Kapolres.
Dalam rapat koordinasi tersebut Kapolres juga menyoroti tentang peredaran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Rote Ndao serta permasalahan hewan ternak yang masih berkeliaran di jalan raya, dimana nantinya akan diadakan rapat koordinasi lanjut bersama instansi terkait guna mengatasi masalah hewan yang masih bebas berkeliaran.
Sebelumnya Dandim 1627 Rote Ndao Letkol Arhanud Budiono yang turut mendampingi Kapolres dalam rapat koordinasi terlebih dahulu telah menegaskan bahwa kesiapan TNI AD khususnya Kodim 1627 Rote Ndao untuk mendukung Polres Rote Ndao dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018.
“ Saya sudah tekankan kepada seluruh anggota khususnya personel Kodim 1627 Rote Ndao untuk netral dalam pilkada, tidak boleh satupun anggota yang terlibat dalam politik praktis, kalau ada saya sendiri yang akan langsung proses, selanjutnya Kodim juga siap mendukung penuh Polres Rote Ndao dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 “, ucap Dandim dalam pembukaan acara Rapat koordinasi.
Rapat Koordinasi turut dihadiri Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rote Ndao Pdt. Benyamin Zacharias, S.Th, Ketua Panwaslu Kabupaten Rote Ndao Iswardi Y.S. Lay, Kepala Dinas PMD Jeremia A.J. Mesakh, SE, para pejabat utama Polres Rote Ndao, para pejabat utama Kodim 1627 Rote Ndao, para Kapolsek jajaran, para pimpinan OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, Kasat Pol PP Kabupaten Rote Ndao, para Camat/Kepala Desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat seKabupaten Rote Ndao.