Operasi Mantap Brata 2023: Patroli Dialogis Polisi NTT Amankan Kampanye Pemilu
ntt.tribratanews.com - Dalam menghadapi tahapan kampanye Pemilihan Umum 2024, anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata 2023 intensif melakukan patroli dialogis di wilayah Kota Kupang pada Senin malam (4/12/2023).
Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama masa kampanye.
Patroli yang dipimpin oleh Kasubsub Satgas Sidik AKP Gregorius L. Saunoah, S.H., menyasar titik-titik strategis, termasuk LLBK, bundaran Tirosa, Kantor KPU Provinsi NTT, dan Kantor Bawaslu Provinsi NTT. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan menjaga ketertiban selama periode kampanye Pemilu.
"Patroli dialogis ini merupakan langkah proaktif kami dalam menjaga kondusifitas selama masa kampanye. Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan damai," ungkap AKP Gregorius L. Saunoah, S.H.
Selain mendukung keamanan, anggota Polda NTT juga berupaya membangun sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat. Dialog yang terjalin diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman terkait peran kepolisian dalam menjaga keamanan selama tahapan kampanye.
Operasi Mantap Brata 2023 tetap mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis, memastikan bahwa kehadiran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga keharmonisan masyarakat selama proses demokrasi berlangsung.
Kegiatan dimulai dengan pengecekan jumlah personel dan dilanjutkan dengan arahan dari pimpinan apel. Patroli berlangsung mulai pukul 20.15 Wita, menjangkau sejumlah titik penting di Kota Kupang, dan berakhir dengan apel konsolidasi di Mapolda NTT pada pukul 22.30 Wita.
Selama patroli, belum ditemukan adanya dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilu yang terjadi. Polda NTT terus berupaya menjaga keamanan dan mendukung kelancaran proses demokrasi di wilayahnya.