Kapolda NTT Ikuti Rakor Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV Bersama Presiden RI Secara Virtual

ntt.tribratanews.com - Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif S.H., M.Hum., mengikuti  Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV bersama Presiden Republik Indonesia yang dilakukan secara Virtual di ruang Vicon Lantai II Mapolda NTT, Sabtu (7/8/2021).

Ikut mendampingi Kapolda NTT, Pejabat Utama Polda NTT terdiri dari Karoops Polda NTT Ulami Sudjaja dan Kabiddokes Polda NTT Kombes Pol. dr. Sudaryono.

Dalam arahannya, Presiden RI menyampaikan bahwa daerah-daerah yang angka penyebaran covid-19 tinggi agar segera harus merespon dari angka-angka yang ada dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia terutama dalam penanganan pasien.

"Untuk mengurangi angka kematian ada tiga hal yang ingin disampaikan yaitu indeks Mobilitas harus diturunkan, testing dan tracing yang harus direspon dengan cepat dan siapkan tempat isolasi terpusat", ucap Presiden RI.

"Lakukan kecepatan vaksinasi karena vaksinasi merupakan salah satu komponen penting dalam memutuskan mata rantai penyebaran covid-19, sehingga apabila Daerah dapatkan vaksin jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari namun langsung disuntikkan kepada masyarakat jika habis maka minta ke pusat lagi", tegasnya.

Perintahkan segera Dinkes maupun rumah sakit dan puskesmas agar semua segera suntikkan vaksin covid-19. "Karena hal ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Hal ini akan saya ikuti terus angka-angka pencapaian hariannya", ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan mengatakan nanti akan ada sekitar 57 juta dosis yang akan datang ke Minggu berikutnya.

Ia juga meminta agar dari bulan Januari sampai Juli agar penyutikan vaksin di percepat sehingga tidak jadi masalah. "Karena kalau penyuntikannya agak lamban begitu kami kirim tahap berikutnya itu akan tertahan", kata Menteri Kesehatan.

Ia juga sampaikan telah memesan 3 Alat PCR yang nantinya akan dihibahkan ke Provinsi NTT yakni 1 di Sumba dan 2 di Flores. Sekarang ada 8 Alat PCR di NTT yakni 7 di Kupang dan 1 di Sumba.

Menteri Dalam Negeri menegaskan harus turunkan mobilitas kerumunan di daerah-daerah yang berpotensi penularan.

"Lakukan pendekatan kepada simpul-simpul masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut untuk membantu sosialisasi penggunaan masker dan lakukan Blokade jalan yang menjadi mobilitas masyarakat guna mengurangi mobilitas masyarakat", tegas Mendagri.

Dikatakannya untuk lakukan Agresif testing untuk mengetest masyarakat yang tidak gejala juga di test hingga mengetahui positif rate.

Selanjutnya, Melakukan vaksinasi berbasis lapisan administrasi sistem pemerintahan. Pusati vaksinasi mobile baik untuk laut/bahari. Mobilisasi nakes pusat dan daerah. "Lakukan trobosan kreatif sesuai dengan karakteristik pada vaksinasi daerah masing-masing", harapnya.

Panglima TNI menyampaikan perlunya percepatan vaksinasi pada daerah-daerah merah untuk itu lakukan tindakan cepat.

"Kasus konfirmasi rata-rata naik lebih dari 150, artinya sudah rekor keempat. Dan kalau kita baca bahwa kasus konfirmasi naik berarti laju penularan harus diimbangi dengan respon. Responnya aman", ujar Panglima.

Ia juga menyampaikan aparat TNI dan Polri akan membantu Dinkes untuk melaksanakan kegiatan percepatan vaksinasi.

Kapolri juga memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk mendirikan posko PPKM di pasar. "Dimana kegiatan dari tersebut adalah memastikan bahwa masyarakat yang di pasar dan kemudian masyarakat yang menjadi pedagang ini sama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian bagaimana mengatur sistem sehingga pengawasannya betul-betul bisa di laksanakan sehingga berapa jumlah orang yang berada di pasar itu betul-betul bisa diatur", ucap Kapolri.

Kemudian yang harus dipersiapkan juga di posko-posko tersebut bisa juga apabila kemudian pada saat masuk diperiksa suhu badan kemudian suhu badannya melebihi dari suhu normal maka kemudian dilaksanakan rapid antigen untuk dipersiapkan khususnya di klien yang tidak terjangkau oleh kepolisian dan TNI maka satpol PP ataupun petugas pengamanan pasar melakukan kegiatan yang sama dengan petugas dari kepolisian dan dibantu oleh TNI.

Ia berharap agar terus tingkatkan kegiatan operasi yustisi diutamakan momentum wilayah-wilayah memang ada kecenderungan terjadi penurunan.

"Tentunya ini menjadi masalah juga di sini tentunya harus diberikan edukasi kepada pedagang yang ada untuk memberikan batasan atau paling tidak kita persiapkan juga bagi masker dan kemudian kita ingatkan sehingga kemudian ini betul-betul bisa dilaksanakan", lanjutnya.

"Kegiatan patroli keliling menjadi penting namun harus pendekatan yang lebih humanis sehingga tidak memunculkan masalah di lapangan. Isoman terpusat harus buat juga di tingkat paling bawah. Bagaimana Standar tempat isoman kamar isolasi terpisah dari anggota keluarga. Dititik penyekatan di tingkatkan pemeriksaan", terangnya.

Dikesempatan yang sama Menteri PUPR menyampaikan akan menyiapkan bangunan isolasi terpusat pada daerah-daerah. "Seijin bapak gubernur atau walikota dan bupati gedung-gedung besar akan dimanfaatkan untuk Isoter", kata Menteri PUPR

Menteri Perhubungan menyampaikan 10 kapal pelni digunakan untuk sebagai tempat isolasi terpusat.

Kepala BNPB mengatakan agar bersama-sama menindak lanjuti pembentukan dan optimalisasi satgas protkes 3M di institusi dan tempat publik.

Isoter kapasitas kurang dari 500 TT dikelola langsung oleh Pemda dan isoter kapasitas lebih dari 500 TT dikelola langsung oleh BNPB.

Jaksa Agung RI menyampaikan agar dilaksanakan operasi yustisi PPKM secara masif dengan dilakukan secara humanis dan mengoptimalkan peran serta masyarakat pada level bawah. RT RW dalam upaya penanggulangan covid-19 luar Jawa dan Bali. Selain itu dilakukan sosialisasi yang masif bahwa pendekatan penderita covid-19 bukanlah suatu aib. Namun suatu penyakit yang disebabkan virus dan bisa disembuhkan.

"Oleh karena itu perlu kedisiplinan masyarakat melakukan tiga T, testing, testing, treatment, melakukan tiga M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh", kata Jaksa Agung RI.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari beberapa gubernur mengenai Vaksinasi, Bor dan isolasi terpusat.