Polda NTT Siapkan Langkah Tegas dengan Simulasi Sispamkota untuk Pengamanan Pemilu 2024
ntt.tribratanews.com - Polda Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang dipusatkan di halaman Utama Ricky Sitohang Mapolda NTT pada Sabtu, 14 Oktober 2023, pagi.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas menjelang Pemilu tahun 2024 di wilayah hukum Polda NTT.
Simulasi Sispamkota ini, yang diberi nama "Operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024," mengangkat tema Polri yang Presisi siap mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2023-2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Polda NTT dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu.
Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum., menyampaikan bahwa petunjuk dari Mabes adalah untuk mengerahkan 2/3 kekuatan dari Kepolisian, baik dari Mapolda maupun Polres-polres.
Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dalam seluruh tahapan Pemilu, mulai dari penataan daftar calon hingga pelantikan Presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta pemungutan suara.
Dalam simulasi ini, anggota Polri telah menunjukkan kesiapan mereka dalam hal keterampilan dan peralatan yang siap digunakan.
"Diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan efek deterrent kepada mereka yang ingin mengganggu jalannya Pemilu", ucap Kapolda NTT.
Kapolda NTT menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga keamanan Pemilu, dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menciptakan suasana aman, tertib, lancar, dan nyaman selama Pemilu.
Jika ada ketidakpuasan atau masalah, Kapolda NTT mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui jalur hukum yang ada, seperti Bawaslu, MA, atau MK, daripada melakukan tindakan anarkis.
Selain itu, wilayah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan Pemilu sudah didata dan diantisipasi. Khususnya, tahapan pemilihan dan pemungutan suara serta distribusi logistik menjadi fokus untuk memastikan kelancaran dan keamanan.
Terakhir, Kapolda NTT menggarisbawahi perlunya menjaga objek wisata, seperti Labuan Bajo, sebagai sumber penghasilan masyarakat dan daerah.
"Kesadaran masyarakat dalam menjaga obyek wisata ini sangat penting, dan Polda NTT siap mengantisipasi berita hoax melalui satgas Nusantara yang sudah terbentuk", tegasnya.
Kapolda NTT juga menegaskan bahwa hukum nasional akan tetap diterapkan bagi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk masalah seputar Pemilu dan berita hoax, dengan menggunakan UU ITE dan ketentuan KUHP yang berlaku.