Komisi III DPR RI Melakukan Pertemuan Dengar Pendapat Bersama Kapolda NTT, Kejati NTT dan Kepala BNN NTT di Mapolda NTT

ntt.tribratanews.com - Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengar pendapat dengan Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif, S.H., M.Hum, Kajati NTT DR. Yulianto dan Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi serta jajaran yang digelar di Aula Rupatama Mapolda NTT, Senin (26/10/2020). 

Ketua Komisi III Herman Hery, selaku Ketua Tim kunjungan Kerja Reses DPR RI masa persidangan 1 tahun 2020-2021 bidang Hukum HAM dan Keamanan di NTT, menyampaikan bahwa, topik dalam kunjungan kali ini di NTT adalah Komisi III DPR RI ingin melihat kesiapan Polda NTT, Kejati NTT dan BNN NTT di dalam mengantisipasi dan menangani Covid-19.

"Kemudian khusus untuk Polda NTT dan Kejati NTT, kami ingin juga melihat kesiapan di dalam hal urusan Pilkada. Selain itu, kami juga menanyakan beberapa kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat", terang herman hery.

Terkait penjelasan Kapolda NTT tentang perlunya penambahan kuota penerimaan personil terkait wilayah Polda NTT yang berupa kepulauan dikaitkan dengan presentase jumlah anggota polri dan luas wilayah serta kebutuhan personel guna mendukungn Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium, ia menyampaikan bahwa akan menindaklanjut penjelasan ini pada sidang berikut untuk mengusulkan kepada Pemerintah.

"Sesuai penjelasan Kapolda, rasio di NTT cuman 43 persen dri kebutuhan yang ada dn terus terang Presiden telah mencanangkan NTT (Labuan Bajo) sebagai Pariwisata super premium, oleh sebab itu, kami akan tindaklanjuti ini pada masa sidang berikut untuk mengusulkan kepada Pemerintah menembahkan anggaran untuk alokasi penerimaan Polisi", ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan dengar pendapat bersama Tim kerja Reses DPR RI, Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari Komisi III DPR RI antara lain, tentang Anggaran, Pengawasan serta Saran dan rekomendasi.

"Terkait saran dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini adalah, terkait Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium agar tipe polres ditingkatkan. Peningkatan dan penguatan opsnal TI untuk command center sistem intelijen maritim", ujar Irjen Pol Drs. Lotharia latif, S.H., M.Hum".

"Selanjutnya, perlunya penambahan kuota penerimaan personil terkait wilayah Polda NTT yang berupa kepulauan dikaitkan dengan presentase jumlah anggota polri dan luas wilayah dan Pembangunan Mako Brimob Manggarai Barat yang sekarang masih menggunakan eks Gedung Serbaguna Kecamatan serta yang terakhir adalah Penambahan alut kapal dan alsus pendukung lainnya", pungkasnya.

Selain Kapolda NTT, dalam pertemuan ini, Kejati NTT dan Kepala BNN NTT juga memberikan penjelasan terkait pertanyaan dari Tim Komisi III DPR RI.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan plakat antara Komisi III DPR RI dengan Polda NTT, Kejati NTT dan BNN NTT.