Kapolda NTT Menerima Kunjungan Silaturahmi dari Pimpinan Pos Kupang

ntt.tribratanews.com - Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Hamidin menerima kunjungan silaturahmi dari pimpinan Harian Umum Pos Kupang di Mapolda NTT, Senin (27/4/2020) pagi. Adapun para pimpinan Harian Umum Pos Kupang terdiri dari pemimpin perusahan Erniwaty Madjaga, Kordinator Liputan Ferry Jahang, Bebet Hidayat, Rahman dan Rian. Sementara itu, turut mendampingi Kapolda NTT, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Jo Bangun, S.Sos, S.I.K. Dalam kunjungan ini, dibahas terkait kerjasama antara Harian umum Pos Kupang dengan Polda NTT yang mana akan ditandai dengan penendatangan MoU. Pihak Pos Kupang menyampaikan bahwa, akan menyediakan Rubrik Polri atau kolom Opini guna mengedukasi masyarakat. Selain itu, akan memberitakan atau publikasi secara masif terkait kegiatan Anggota Polri dalam program Polri Peduli. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara kedua lembaga. Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Hamidin pada kesempatan itu menjelaskan bahwa, Polda telah mendistribusikan bansos terutama difokuskan kepada Masyarakat kurang mampu dan kegiatan ini sudah berjalan yang dilakukan baik oleh Polda NTT maupun Polres Jajaran. "Polda NTT pun terus lakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19. Masyarakat terus kita ajak untuk sadar betapa pentingnya protokol kesehatan", ungkap Irjen Pol Drs. Hamidin. "Sebab garda terdepan dalam pencegahan Covid 19 ini bukan pada Polri dan Para Dokter atau Medis tetapi masyarakat itu sendiri", jelasnya. Dikatakannya, Kondisi ekonomi saat ini sangat terpuruk dimana seluruh elemen terdampak baik aspek ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan lainnya, hal ini tentu sangat mengganggu. "Oleh karena itu, Polda NTT dan Polres Jajaran sesuai kebijakan Pemerintah kita menyiapkan Beras sebanyak 10 Ton dan bantuan lainnya untuk disalurkan ke Masyarakat kurang mampu yang terkena dampak dari pandemi ini", terang Kapolda. Kapolda NTT mengajak seluruh masyarakat atau kaum yang berkelebihan untuk memberikan bantuan atau sedekah kepada fakir miskin atau masyarakat yang belum mendapat bantuan BLT dari pemerintah.