Kapolda NTT Hadiri Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2021 di NTT Bersama Wakil Presiden RI
ntt.tribratanews.com - Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak mengahdiri Rapat koordinasi (Rakor) percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem kabupaten prioritas provinsi NTT 2021 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI K. H. Ma'ruf Amin di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Minggu (17/10/2021).
Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem ini dilakukan Wakil Presiden RI bersama Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan jajaran pemerintah kabupaten daerah prioritas, yakni Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur.
Hadir juga dalam rapat ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong.
Sesuai keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wapres (Setwapres), Ahad, Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Gubernur NTT dan seluruh bupati wilayah prioritas di provinsi ini untuk dapat bekerja keras, kemudian memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan.
Wakil Presiden RI juga meminta seluruh kepala daerah terkait untuk memperkuat perencanaan dan anggaran program dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing pemda.
Dalam waktu singkat, dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan hingga akhir 2021, Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa uang tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem.
Bantuan berupa dana tambahan tersebut dianggarkan Pemerintah dalam bentuk Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Selama kegiatan Wakil Presiden RI beserta rombongan di NTT khususnya Kota Kupang mendapatkan pengamanan dari unsur TNI dan Polri dipimpin langsung oleh Pangdam IX/Udayana dan Kapolda NTT.