Kapolda NTT Hadiri Peluncuran Program BELA Pengadaan dan E-Catalog Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur

ntt.tribratanews.com -Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H menghadiri acara launching program belanja langsung (Bela) pengadaan dan e-Catalog lokal yang diselenggarakan di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Kamis (27/1/2022).

Kegiatan bertemakan “NTT berlari (Berbelanja Daring)” ini dalam rangka pemenfaatan marketplace pengadaan barang/jasa untuk mengoptimalkan usaha micro kecil menegah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NTT Berlari (Berbelanja Daring) adalah upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong UMKM go digital dengan bergabung dengan marketplace, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menjadikan pengadaan langsung lebih inklusif, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung program Bela Pengadaan NTT Berlali, Pemerintah NTT telah bekerja sama denga dua marketplace yakni, Grab dan Mbizmarket.

Selain itu Pemerintah Provinsi NTT juga telah melaksanakan e-catalog lokal untuk komoditas jasa kebersihan yang telah dimanfaatkan oleh sejumlah perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertical di Provinsi NTT.

Peluncuran program ini dihadiri langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soy, para Forkopimda Provinsi NTT dan para bupati/Walikota se-NTT serta tamu undangan lainya.

Acara ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala LKPP dan disaksikan oleh Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT dan Forkopimda NTT termasuk salah satunya Kapolda NTT.

Kepala LKPP menyatakan investasi tumbuh, usaha mikro kecil tangguh daerah sejahtera, Indonesia Maju.

“Ternyata tumpuannya di daerah, kalau daerah hebat, UMKM nya kuat Indonesia ternyata bisa bertahan dari hantaman ekonomi besar yang terbukti di covid kemarin”, terang Abdullah Azwar Anas.

Dengan kegiatan ini diharapkan system pengadaan barang/jasa harus mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Untuk itu, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dapat memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri terutama UMKM”, jelasnya.