Kapolda NTT Hadiri Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemprov NTT dan BPKP Perwakilan NTT

Tribratanewsntt.com - Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Hamidin menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur NTT dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT tentang pendampingan dan pengawasan Akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan Covid -19 di NTT.
 
Acara yang berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT, Senin (11/5/2020) pagi ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT dan Forkopimda NTT, Sekda Provinsi NTT, beserta para Kajari Kab/Kota, para Bupati, Walikota kupang dan para Forkopimda Kabupaten/Kota yang mengikuti melalui sarana Video Converence.
 
Selain itu, dilakukan Penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur NTT dan Kajati NTT tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, penandatangana nota kesepahaman antara Walikota Kupang dan Kajari Kota Kupang serta Bupati Kupang dengan Kajari Kabupaten Kupang terkait hal yang sama yakni, penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pada kesempatan itu mengajak seluruh perangkat  daerah untuk bersama serius dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 atau virus Corona di NTT.

Penanganan Virus Corona di NTT perlu mendapat perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Daerah. Wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran khusus penanganan Covid-19.

"Pemerintah telah  menginstrusikan kepada seluruh perangkat daerah untuk serius untuk memberikan bantuan dalam penanggulangan virus ini dan kesepakatan bersama dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dan terhindar dari perilaku korupsi pengelolaan anggaran", jelas Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Ia juga menjelaskan terkait kondisi ekonomi NTT pasca Virus Corona harus bisa bangkit dari keterpurukan, terupatama di sektor pertanian, perikanan, industri - industri kecil.

"Di NTT sendiri ada 13 Daerah tertinggal oleh karena itu, saya selaku Gubernur mengajak seluruh stakeholder untuk bangkit dari keteruprukan", ujarnya. 

"Momentum kerjasama ini sebagai modal dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya alokasi anggaran dalam membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin", pungkasnya.