Bersama Forkopimda, Kapolres Belu Bahas Masalah Keamanan di Perbatasan RI-RDTL

ntt.tribratanews.com - Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Belu, pada selasa (12/9/17) pagi pukul 09.00 wita, menggelar rapat terbatas di aula wira satya lantai 2 Polres Belu.

Rapat ini dihadiri Kapolres Belu AKBP Yandri Irsan, SH, SIK, M.Si, Dandim 1605 Belu Letkol C.Zi Nurhidin Adi Nugoroho, SE, Sekda Belu Drs. Petrus Bere, MM, Kajari Atambua, Kepala Bea Cukai, Kepala Kesbang Pol Kab. Belu, Kasat Pol PP Kab. Belu, Anggota Bais, Anggota Bin, Perwakilan Imigrasi Atambua, Kepala Karantina, para pejabat utama Polres Belu, Kasubden 2 Pelopor Brimob Atambua serta anggota Kominda Belu sertap erwakilan dari Bank BRI cabang Atambua.

Membuka kegiatan tersebut, Kapolres Belu dalam paparannya mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terjadi 276 kasus dimana didominasi oleh kasus penganiayaan dan pengeroyokan.

“Dari 276 kasus yang Kita tangani selama bulan januari-juni 2017, sudah 240 kasus Kita selesaikan termasuk penyelundupan belasan Ton BBM baru-baru ini. Kasus yang mendominasi yakni penganiayaan 54 kasus dan aniaya biasa 72 kasus. Ini menjadi atensi Kita bersama untuk kiranya bisa menekan dua kasus tersebut”kata Kapolres Belu.

Selain penganiayaan dan pengeroyokan, Kapolres Belu selaku Wakil Kominda Belu mengajak seluruh yang hadir untuk memantau pergerakan warga baru, yang terindikasi jaringan teroris serta anggota perguruan persaudaraaan setia hati terate (PSHT) dari Timor Leste yang dikabarkan sangat meresahkan masyarakat.

“Untuk pendataan warga baru sudah terus Kami lakukan bersama Babinsa dan juga kepala desa. Setiap harinya, ketiga pilar kamtibmas turun ke kos-kosan, penginapan ataupun kekampung-kampung sehingga keberadaan warga baru bisa Kita deteksi sedini mungkin”kata Kapolres Belu.

“Sementara yang juga menjadi atensi Kita bersama adalah kehadiran anggota perguruan PSHT dari Timor Leste. Ada permintaan resmi dari Pemerintah Timor Leste untuk Kita mengamankan anggota tersebut karena katanya disana sangat meresahkan warga. Tidak menutup kemungkinan hadirnya mereka disini dapat menjadi pemicu masalah dengan perguruan yang ada disini”urai Kapolres Belu.

Dalam sesi tanya jawab, para perwakilan dari tiap-tiap instansi mengajukan pertanyaan dan juga usul saran terkait kerja sama dalam mengatasi lintas batas ilegal dan kehadiran warga baru di Kab. Belu serta persiapan menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 mendatang.